Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo dalam foto bersama usai pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, (22/2/2023). Foto: Wilga/nr

Komisi III DPR RI meminta jajaran Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) menindak tegas para pelaku penambang ilegal (illegal mining) di daerah tersebut. Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi Sapto Pribowo pun meminta Jajaran Polda Sultra bukan hanya rutin melakukan patroli di wilayah pertambangan ilegal, namun segera dilakukan penindakan jika terbukti bersalah.

"Menurut kami jangan hanya patroli saja tapi hasilnya seperti apa. Illegal mining itu sudah ditindak atau belum. Patroli penting, tapi lebih penting lagi bagaimana menangani illegal mining tambang-tambang ilegal yang tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga sangat merugikan negara. Saya kira itu yang lebih penting,” ujar Johan Budi kepada Parlementaria, usai Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Polda Sulawesi Tenggara, Rabu, (22/2/2023).

Senada dengan Johan Budi, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan pun secara khusus menyebutkan mengenai adanya dugaan aktivitas tambang ilegal di Pulau Kecil Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep), Sulawesi Tenggara. Arteria pun mengakui bahwa sebelumnya masyarakat Konkep telah memenangkan gugatan di PTUN Kendari dan MA terkait pemanfaatan ruang di Pulau Wawonii untuk tidak bisa ditambang.

“Ada aktivitas ilegal di situ (Pulau Wawonii), secara tata ruang sudah mendapat putusan TUN (Tata Usaha Negara) yang dimenangkan rakyat, putusan MA juga sudah dimenangkan," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Menanggapi hal itu, Kapolda Sultra, Irjen Pol Teguh Pristiwanto mengatakan dalam satu atau dua hari ke depan, pihaknya berjanji akan menurunkan tim khusus melihat permasalahan tersebut. "Setelah kita lakukan checking baru kita lakukan tindakan lain berdasarkan laporan yang kita terima," tutupnya. (we/rdn)